pemko hari ini

Kedudukan dan Fungsi DPRD

DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

DPRD Kabupten/Kota mempunyai fungsi :

1. Legislasi.
2. Anggaran.
3. Pengawasan.

Tugas dan Wewenang DPRD

Tugas dan wewenang DPRD adalah sebagai berikut :

1. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam Melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
6. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas Desentralisasi.
7. Tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang-undang.

Hak dan Kewajiban DPRD

DPRD mempunyai hak sebagai berikut :

1. Interpelasi.
2. Angket.
3. Menyatakan pendapat.

DPRD mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Mengamalkan Pancasila.
2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
3. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Rebuplik Indonesia dan daerah.
5. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
6. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
7. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
8. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya.
9. Menaati Kode Etik, Peraturan Tata Tertib dan Sumpah/Janji anggota DPRD.
10. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.