pemko hari ini

DPRD Kota Batam


Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam sebagai Badan Legislatif Daerah merupakan tuntutan dari pembentukan Kota Batam sebagai daerah otonom.

Berubahnya status Kota Madya Batam menjadi Kota Batam yang otonom adalah berdasarkan Undang-undang Nomor. 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, kemudian dilakukan perubahan melalui Undang-undang Nomor. 13 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 53 tahun 1999.

Dengan berubahnya status Kota Batam menjadi daerah otonom maka sudah seharusnya Kota Batam mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang, sehingga nantinya bisa menjalankan peran dan fungsinya sebagai legislasi, pengawasan dan anggaran terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

Untuk pembentukan dan pengisian keanggotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keppres Nomor 110 tahun 2000 tentang tata cara pengisian keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilu 1999 dan Kepmendagri Nomor 35 tahun 2000 tentang penetapan jumlah penduduk dan jumlah kursi anggota DPRD di Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilu 1999. Berdasarkan ketentuan tersebut maka jumlah keanggotaan DPRD Kota Batam sebanyak 30 kursi dengan perincian 27 kursi berasal dari unsur Partai Politik dan 3 kursi dari unsur TNI/Polri.

Dalam rangka persiapan pembentukan DPRD Kota Batam maka dibentuklah Panitia Pengisian Keanggotaan (PPK). Setelah melalui proses penjaringan dari berbagai unsur masyarakat Kota Batam, maka pada tanggal 5 Oktober 2000 keanggotaan PPK dilantik dan diambil sumpahnya.

Setelah menjalankan tugasnya, PPK akhir berhasil membuat Daftar Calon Tetap Baru (DCTB) untuk keanggotaan DPRD Kota Batam yang kemudian diusulkan kepada Gubernur Riau untuk dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Anggota DPRD Kota Batam. Melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS 551/X/2000 tanggal 29 Oktober 2000 maka Gubernur Riau menyetujui dan menetapkan nama-nama sebagaimana terdapat dalam DCTB untuk diangkat menjadi anggota DPRD Kota Batam Periode 2000-2004.

Pada tanggal 31 Oktober 2000 terbentuklah DPRD Kota Batam untuk pertama kalinya, ditandai dengan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam periode 2000-2004 di Gedung Beringin Sekupang.

DPRD Kota Batam periode kedua dilantik pada tanggal 24 Agustus 2004 di gedung DPRD Kota Batam yang beralamat di Jalan Engku Putri dengan jumlah keanggotaan 45 orang melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : KPTS 20/VIII/2004 untuk periode 2004-2009.